Posyandu Mawar I Cililitan Tolak Berikan Imunisasi
PKK DKI- Meski Pemerintah Provinsi DKI telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin (Gakin), namun saat ini masih saja ada oknum petugas kesehatan yang melakukan pungutan. Ironisnya, yang dikutip adalah keluarga miskin (Gakin) saat akan melakukan imunisasi balitanya ke Posyandu Mawar I, Kelurahan Cilitan, Jakarta Timur. Erna (25) warga RT 06/05 Cililitan, Kramatjati, yang tak mampu membayar Rp 5.000 akhirnya mengurungkan niatnya memberi imunisasi pada anaknya.
Peristiwa yang terjadi Senin (23/2) kemarin, jelas membuat Erna tak mengerti. Padahal setahunya, untuk imunisasi warga tak dipungut bayaran sama sekali. Erna yang masuk dalam daftar keluarga miskin ini akhirnya ditolak posyandu ketika membawa Nurul Aulia (3 bulan) anak semata wayangnya untuk mendapatkan suntikan imunisasi DPT I.
Sebelumnya, ia mencoba menjelaskan kepada petugas posyandu bahwa dirinya adalah keluarga tidak mampu. Namun penjelasan itu tidak didengar oleh petugas. Akhirnya sambil meneteskan airmata, istri dari seorang Satpam ini membawa pulang anaknya. “Gaji suami saya hanya Rp 700 ribu, untuk makan saja kurang. Bahkan untuk beli Cerelac (bubur instan) saja tidak bisa,” terangnya. Saat itu, Erna harus puas hanya bisa menimbang anaknya dengan membayar Rp 1.000.
Mengetahui ada warga tak mampu yang ditolak untuk mendapatkan imunisasi membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meradang. Dinkes DKI Jakarta, menegaskan, akan menindak tegas oknum yang masih tega memungut uang pada keluarga miskin. “Saya sudah dengar kasus itu. Harusnya kan memang gratis. Kami akan cek ke lapangan, kenapa masih dilakukan pungutan pada warga miskin di posyandu,” ujar Tini Suryanti, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DKI, saat dihubungi beritajakarta.com, Selasa (24/2) sore.
Dinkes juga menyayangkan adanya aksi pemungutan terhadap warga yang akan membawa anaknya berobat ke posyandu. Padahal, program posyandu oleh Pemprov DKI telah digratiskan. “Alasan apalagi pungutan itu dilakukan. Akan kami cek, uangnya untuk apa!” gerutunya.
Adanya petugas posyandu yang melakukan pungutan juga membuat Kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Armida Sipahutar, berang. Ia mengatakan, selama ini posyandu tidak diperbolehkan melakukan pungutan apa pun saat melayani masyarakat karena semua sudah ditanggung pemprov. Tahun lalu, setiap posyandu mendapat anggaran sebesar Rp 100 ribu. "Jadi tidak dibenarkan kader posyandu meminta bayaran dalam melayani masyarakat," tegasnya.
Mengenai pungutan yang menyebabkan warga tak mendapatkan layanan imunisasi, dibantah Dorce suster Puskesmas Kecamatan Kramatjati. Menurutnya, dari hasil cros check ke petugas lapangan, tidak ada pungutan apa pun di Posyandu Mawar I. "Kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu di bawah pembinaan dan pengawasan puskesmas kecamatan. Jadi kami mengetahui langsung kinerja kader posyandu," tukasnya.
Hal serupa juga dikatakan Kepala Puskesmas Kelurahan Cililitan, Suhartiningsih. Ia telah mengklarifikasi ditolaknya keluarga miskin yang minta pelayanan imunisasi di Posyandu Mawar I. "Kami juga sudah dapat informasi ini, tapi dari hasil klarifikasi tidak ada yang lakukan pungutan," terangnya. Ia sudah menekankan pada kader posyandu, pelayanan kesehatan seperti penimbangan dan imunisasi tidak dipungut biaya sepeserpun.
Saat ini, di Kecamatan Kramatjati terdapat 103 posyandu. 22 diantaranya terdapat di Kelurahan Cililitan. Sementara di RW 05 Cililitan terdapat tiga posyandu bernama Mawar I-III. Selain melakukan kontrol gizi balita, posyandu juga melayani imunisasi bagi warga tak mampu. Imunisasi yang diberikan berupa imunisasi dasar, BCG, DPT I dan II, campak, serta hepatitis. Untuk makanan tambahan yang ada di posyandu, diberikan secara sukarela olah kader posyandu.
Kasus tersebut juga menimbulkan reaksi keras dari kalangan dewan. Seperti dikatakan Ahmad Husin Alaydrus, anggota Komisi E DPRD DKI yang menyesalkan adanya aksi pungutan tersebut. “Pemprov DKI telah menggratiskan biaya kesehatan bagi Gakin. Lho kok masih ada yang tega memungut, apa dia tidak tahu posyandu itu gratis. Dinas Kesehatan DKI harus bertindak tegas, copot Kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati karena membiarkan anak buahnya mengutip uang untuk lakukan imunisasi,” tegasnya.
Sedangkan Camat Kramatjati, Ucok Bangsawan Harahap mengaku sudah mengecek langsung ke kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati dan Lurah Cililitan. Hasilnya, semuanya menyatakan bahwa tidak ada pungutan di posyandu. “Saya konfirmasi ke puskesmas kecamatan dan ke lurah, katanya gratis, tidak ada pungutan. Saya belum tahu jawaban dari Posyandu Melati I itu kenapa masih melakukan pungutan terhadap warga miskin,” paparnya. Ia juga meminta agar Dinkes DKI menindak tegas oknum petugas kesehatan yang masih tega melakukan pungutan.
Reporter: nurito
Sumber: beritajakarta.com
Sabtu, 26 Desember 2009
Kamis, 12 November 2009
Posyandu
Posyandu Mawar I Cililitan Tolak Berikan Imunisasi
PKK DKI- Meski Pemerintah Provinsi DKI telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin (Gakin), namun saat ini masih saja ada oknum petugas kesehatan yang melakukan pungutan. Ironisnya, yang dikutip adalah keluarga miskin (Gakin) saat akan melakukan imunisasi balitanya ke Posyandu Mawar I, Kelurahan Cilitan, Jakarta Timur. Erna (25) warga RT 06/05 Cililitan, Kramatjati, yang tak mampu membayar Rp 5.000 akhirnya mengurungkan niatnya memberi imunisasi pada anaknya.
Peristiwa yang terjadi Senin (23/2) kemarin, jelas membuat Erna tak mengerti. Padahal setahunya, untuk imunisasi warga tak dipungut bayaran sama sekali. Erna yang masuk dalam daftar keluarga miskin ini akhirnya ditolak posyandu ketika membawa Nurul Aulia (3 bulan) anak semata wayangnya untuk mendapatkan suntikan imunisasi DPT I.
Sebelumnya, ia mencoba menjelaskan kepada petugas posyandu bahwa dirinya adalah keluarga tidak mampu. Namun penjelasan itu tidak didengar oleh petugas. Akhirnya sambil meneteskan airmata, istri dari seorang Satpam ini membawa pulang anaknya. “Gaji suami saya hanya Rp 700 ribu, untuk makan saja kurang. Bahkan untuk beli Cerelac (bubur instan) saja tidak bisa,” terangnya. Saat itu, Erna harus puas hanya bisa menimbang anaknya dengan membayar Rp 1.000.
Mengetahui ada warga tak mampu yang ditolak untuk mendapatkan imunisasi membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meradang. Dinkes DKI Jakarta, menegaskan, akan menindak tegas oknum yang masih tega memungut uang pada keluarga miskin. “Saya sudah dengar kasus itu. Harusnya kan memang gratis. Kami akan cek ke lapangan, kenapa masih dilakukan pungutan pada warga miskin di posyandu,” ujar Tini Suryanti, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DKI, saat dihubungi beritajakarta.com, Selasa (24/2) sore.
Dinkes juga menyayangkan adanya aksi pemungutan terhadap warga yang akan membawa anaknya berobat ke posyandu. Padahal, program posyandu oleh Pemprov DKI telah digratiskan. “Alasan apalagi pungutan itu dilakukan. Akan kami cek, uangnya untuk apa!” gerutunya.
Adanya petugas posyandu yang melakukan pungutan juga membuat Kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Armida Sipahutar, berang. Ia mengatakan, selama ini posyandu tidak diperbolehkan melakukan pungutan apa pun saat melayani masyarakat karena semua sudah ditanggung pemprov. Tahun lalu, setiap posyandu mendapat anggaran sebesar Rp 100 ribu. "Jadi tidak dibenarkan kader posyandu meminta bayaran dalam melayani masyarakat," tegasnya.
Mengenai pungutan yang menyebabkan warga tak mendapatkan layanan imunisasi, dibantah Dorce suster Puskesmas Kecamatan Kramatjati. Menurutnya, dari hasil cros check ke petugas lapangan, tidak ada pungutan apa pun di Posyandu Mawar I. "Kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu di bawah pembinaan dan pengawasan puskesmas kecamatan. Jadi kami mengetahui langsung kinerja kader posyandu," tukasnya.
Hal serupa juga dikatakan Kepala Puskesmas Kelurahan Cililitan, Suhartiningsih. Ia telah mengklarifikasi ditolaknya keluarga miskin yang minta pelayanan imunisasi di Posyandu Mawar I. "Kami juga sudah dapat informasi ini, tapi dari hasil klarifikasi tidak ada yang lakukan pungutan," terangnya. Ia sudah menekankan pada kader posyandu, pelayanan kesehatan seperti penimbangan dan imunisasi tidak dipungut biaya sepeserpun.
Saat ini, di Kecamatan Kramatjati terdapat 103 posyandu. 22 diantaranya terdapat di Kelurahan Cililitan. Sementara di RW 05 Cililitan terdapat tiga posyandu bernama Mawar I-III. Selain melakukan kontrol gizi balita, posyandu juga melayani imunisasi bagi warga tak mampu. Imunisasi yang diberikan berupa imunisasi dasar, BCG, DPT I dan II, campak, serta hepatitis. Untuk makanan tambahan yang ada di posyandu, diberikan secara sukarela olah kader posyandu.
Kasus tersebut juga menimbulkan reaksi keras dari kalangan dewan. Seperti dikatakan Ahmad Husin Alaydrus, anggota Komisi E DPRD DKI yang menyesalkan adanya aksi pungutan tersebut. “Pemprov DKI telah menggratiskan biaya kesehatan bagi Gakin. Lho kok masih ada yang tega memungut, apa dia tidak tahu posyandu itu gratis. Dinas Kesehatan DKI harus bertindak tegas, copot Kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati karena membiarkan anak buahnya mengutip uang untuk lakukan imunisasi,” tegasnya.
Sedangkan Camat Kramatjati, Ucok Bangsawan Harahap mengaku sudah mengecek langsung ke kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati dan Lurah Cililitan. Hasilnya, semuanya menyatakan bahwa tidak ada pungutan di posyandu. “Saya konfirmasi ke puskesmas kecamatan dan ke lurah, katanya gratis, tidak ada pungutan. Saya belum tahu jawaban dari Posyandu Melati I itu kenapa masih melakukan pungutan terhadap warga miskin,” paparnya. Ia juga meminta agar Dinkes DKI menindak tegas oknum petugas kesehatan yang masih tega melakukan pungutan.
Reporter: nurito
Sumber: beritajakarta.com
Last Updated ( Tuesday, 28 July 2009 13:50 )
sumber http://www.jakarta.go.id/v70/pkk/index.php?option=com_content&view=article&id=78:posyandu-mawar-i-cililitan-tolak-berikan-imunisasi&catid=36:kesehatan&Itemid=53
PKK DKI- Meski Pemerintah Provinsi DKI telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin (Gakin), namun saat ini masih saja ada oknum petugas kesehatan yang melakukan pungutan. Ironisnya, yang dikutip adalah keluarga miskin (Gakin) saat akan melakukan imunisasi balitanya ke Posyandu Mawar I, Kelurahan Cilitan, Jakarta Timur. Erna (25) warga RT 06/05 Cililitan, Kramatjati, yang tak mampu membayar Rp 5.000 akhirnya mengurungkan niatnya memberi imunisasi pada anaknya.
Peristiwa yang terjadi Senin (23/2) kemarin, jelas membuat Erna tak mengerti. Padahal setahunya, untuk imunisasi warga tak dipungut bayaran sama sekali. Erna yang masuk dalam daftar keluarga miskin ini akhirnya ditolak posyandu ketika membawa Nurul Aulia (3 bulan) anak semata wayangnya untuk mendapatkan suntikan imunisasi DPT I.
Sebelumnya, ia mencoba menjelaskan kepada petugas posyandu bahwa dirinya adalah keluarga tidak mampu. Namun penjelasan itu tidak didengar oleh petugas. Akhirnya sambil meneteskan airmata, istri dari seorang Satpam ini membawa pulang anaknya. “Gaji suami saya hanya Rp 700 ribu, untuk makan saja kurang. Bahkan untuk beli Cerelac (bubur instan) saja tidak bisa,” terangnya. Saat itu, Erna harus puas hanya bisa menimbang anaknya dengan membayar Rp 1.000.
Mengetahui ada warga tak mampu yang ditolak untuk mendapatkan imunisasi membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meradang. Dinkes DKI Jakarta, menegaskan, akan menindak tegas oknum yang masih tega memungut uang pada keluarga miskin. “Saya sudah dengar kasus itu. Harusnya kan memang gratis. Kami akan cek ke lapangan, kenapa masih dilakukan pungutan pada warga miskin di posyandu,” ujar Tini Suryanti, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DKI, saat dihubungi beritajakarta.com, Selasa (24/2) sore.
Dinkes juga menyayangkan adanya aksi pemungutan terhadap warga yang akan membawa anaknya berobat ke posyandu. Padahal, program posyandu oleh Pemprov DKI telah digratiskan. “Alasan apalagi pungutan itu dilakukan. Akan kami cek, uangnya untuk apa!” gerutunya.
Adanya petugas posyandu yang melakukan pungutan juga membuat Kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Armida Sipahutar, berang. Ia mengatakan, selama ini posyandu tidak diperbolehkan melakukan pungutan apa pun saat melayani masyarakat karena semua sudah ditanggung pemprov. Tahun lalu, setiap posyandu mendapat anggaran sebesar Rp 100 ribu. "Jadi tidak dibenarkan kader posyandu meminta bayaran dalam melayani masyarakat," tegasnya.
Mengenai pungutan yang menyebabkan warga tak mendapatkan layanan imunisasi, dibantah Dorce suster Puskesmas Kecamatan Kramatjati. Menurutnya, dari hasil cros check ke petugas lapangan, tidak ada pungutan apa pun di Posyandu Mawar I. "Kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu di bawah pembinaan dan pengawasan puskesmas kecamatan. Jadi kami mengetahui langsung kinerja kader posyandu," tukasnya.
Hal serupa juga dikatakan Kepala Puskesmas Kelurahan Cililitan, Suhartiningsih. Ia telah mengklarifikasi ditolaknya keluarga miskin yang minta pelayanan imunisasi di Posyandu Mawar I. "Kami juga sudah dapat informasi ini, tapi dari hasil klarifikasi tidak ada yang lakukan pungutan," terangnya. Ia sudah menekankan pada kader posyandu, pelayanan kesehatan seperti penimbangan dan imunisasi tidak dipungut biaya sepeserpun.
Saat ini, di Kecamatan Kramatjati terdapat 103 posyandu. 22 diantaranya terdapat di Kelurahan Cililitan. Sementara di RW 05 Cililitan terdapat tiga posyandu bernama Mawar I-III. Selain melakukan kontrol gizi balita, posyandu juga melayani imunisasi bagi warga tak mampu. Imunisasi yang diberikan berupa imunisasi dasar, BCG, DPT I dan II, campak, serta hepatitis. Untuk makanan tambahan yang ada di posyandu, diberikan secara sukarela olah kader posyandu.
Kasus tersebut juga menimbulkan reaksi keras dari kalangan dewan. Seperti dikatakan Ahmad Husin Alaydrus, anggota Komisi E DPRD DKI yang menyesalkan adanya aksi pungutan tersebut. “Pemprov DKI telah menggratiskan biaya kesehatan bagi Gakin. Lho kok masih ada yang tega memungut, apa dia tidak tahu posyandu itu gratis. Dinas Kesehatan DKI harus bertindak tegas, copot Kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati karena membiarkan anak buahnya mengutip uang untuk lakukan imunisasi,” tegasnya.
Sedangkan Camat Kramatjati, Ucok Bangsawan Harahap mengaku sudah mengecek langsung ke kepala Puskesmas Kecamatan Kramatjati dan Lurah Cililitan. Hasilnya, semuanya menyatakan bahwa tidak ada pungutan di posyandu. “Saya konfirmasi ke puskesmas kecamatan dan ke lurah, katanya gratis, tidak ada pungutan. Saya belum tahu jawaban dari Posyandu Melati I itu kenapa masih melakukan pungutan terhadap warga miskin,” paparnya. Ia juga meminta agar Dinkes DKI menindak tegas oknum petugas kesehatan yang masih tega melakukan pungutan.
Reporter: nurito
Sumber: beritajakarta.com
Last Updated ( Tuesday, 28 July 2009 13:50 )
sumber http://www.jakarta.go.id/v70/pkk/index.php?option=com_content&view=article&id=78:posyandu-mawar-i-cililitan-tolak-berikan-imunisasi&catid=36:kesehatan&Itemid=53
Langganan:
Postingan (Atom)
